Jakarta, 6 Maret 2026 — PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) turut berpartisipasi dalam kegiatan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat di Jakarta, Jumat (6/3).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya nasional untuk menilai implementasi keterbukaan informasi publik di berbagai lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, BUMN, hingga perguruan tinggi.
Evaluasi ini merupakan agenda strategis yang juga tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan menjadi instrumen penting untuk memastikan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berjalan secara efektif.
Mendorong Transparansi Badan Publik
Kegiatan evaluasi dilaksanakan di Ruang Sinergi, Gedung Wisma BSG lantai 9, Jalan Abdul Muis No. 40, Jakarta Pusat. Komisi Informasi Pusat (KIP) mengundang perwakilan badan publik untuk hadir dan memberikan masukan terkait prosedur, substansi, serta berbagai aspek pelaksanaan keterbukaan informasi.
Selain Agrinas Palma Nusantara, sejumlah institusi juga diundang dalam kegiatan ini, antara lain kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, serta perguruan tinggi.
Beberapa di antaranya adalah Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, DPR RI, Ombudsman Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT PLN (Persero), PT Bank Tabungan Negara (Persero), Universitas Indonesia, dan Universitas Negeri Jakarta.
Forum Evaluasi dan Perbaikan Sistem Informasi
Acara evaluasi diawali dengan pembukaan oleh Sekretaris KIP, Nunik Purwanti. Lalu dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua KIP Dr. Ir. Donny Yoesgiantoro, M.M., M.P.A.
Donny menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik harus dipandang sebagai kebutuhan bersama, bukan sekadar kewajiban administratif. Lebih lanjut, Donny berharap hasil evaluasi tahun ini dapat menjadi landasan perbaikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada tahun berikutnya.
“Harapannya, pelaksanaan monitoring dan evaluasi tahun 2026 dapat berjalan lebih baik dan memberikan dampak nyata bagi tata kelola pemerintahan yang transparan,” kata Donny.
Agus Uji Hantara, Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Kementerian PAN RB, membahas peran strategis monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi dalam agenda reformasi birokrasi nasional hingga tahun 2045.
Menurut Agus, birokrasi memiliki peran strategis sebagai motor penggerak pembangunan nasional. Tanpa tata kelola pemerintahan yang efektif, berbagai program pembangunan sulit mencapai hasil optimal.
Selanjutnya, kegiatan diisi dengan paparan materi mengenai evaluasi pelaksanaan Monev keterbukaan informasi publik yang disampaikan Komisioner KIP, Handoko Agung Saputro.
Diskusi dan sesi tanya jawab menjadi bagian penting dari forum tersebut untuk menghimpun berbagai masukan dari badan publik terkait peningkatan kualitas layanan informasi kepada masyarakat.
Komitmen Agrinas Palma
Partisipasi PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola perusahaan yang baik.
Sebagai badan publik, Agrinas Palma Nusantara terus berupaya memperkuat sistem pengelolaan informasi publik agar masyarakat dapat memperoleh akses informasi secara terbuka, cepat, dan akurat.
Melalui forum evaluasi ini, diharapkan terbangun sinergi antara badan publik dan Komisi Informasi Pusat untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara dan badan usaha milik negara. ***
Divisi Komunikasi dan Hubungan Kelembagaan
Chief Editor: Renaldi Zein, MSi
Peliput: Natalia Santi, Manager Komunikasi Eksternal
